MAJALENGKA, Jabarinfo – Wacana Walikota Bandung terpilih, yang hendak mereaktifasi Bandara Husein Sastranegara, menuai polemik. Hal ini dianggap menghambat pemerataan kemajuan daerah di Jawa Barat.
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka, L Suparto LM SE MSi, memberikan analisis tajam terkait rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya pengembangan ekonomi regional Jawa Barat secara keseluruhan.
“Secara umum, membuka kembali Husein akan merugikan BIJB Kertajati, yang merupakan bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Bandara Kertajati dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat secara lebih merata, sementara Bandara Husein hanya memberikan dampak ekonomi yang terbatas pada Kota dan Kabupaten Bandung,” ujar
Suparto saat di temui di kampus Universitas Majalengka, Senin 20 Januari 2025.
Suparto menegaskan, BIJB memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan Bandara Husein. Dengan lokasi strategis di Kabupaten Majalengka, BIJB tidak hanya melayani kawasan Bandung Raya, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi di wilayah Cirebon, Indramayu, Subang, Kuningan, hingga daerah Pantura Jawa Barat lainnya.
“Jika BIJB dapat beroperasi secara optimal, efek dominonya akan terasa di berbagai sektor ekonomi. Infrastruktur pendukung akan terbangun, lapangan kerja bertambah, dan potensi kawasan baru seperti Aerocity akan berkembang. Sebaliknya, Husein hanya memberikan manfaat terbatas pada Bandung dan sekitarnya, sementara daerah lain tidak mendapatkan efek yang signifikan,” tegas Suparto.
Sebagai perbandingan, ia menyebut contoh sukses Bandara Internasional Lombok yang awalnya berada di Mataram. Setelah dipindahkan ke Lombok Tengah, dampak ekonomi yang dirasakan jauh lebih besar dengan lahirnya kawasan Mandalika sebagai destinasi wisata kelas dunia. Hal serupa, menurutnya, dapat terjadi di Majalengka jika BIJB dioptimalkan.
Bandara Husein: Beban atau Peluang?
Suparto mengkritisi rencana reaktivasi Husein dengan mempertanyakan logika ekonomi di balik kebijakan tersebut.
“Provinsi Jawa Barat memiliki saham terbesar di BIJB. Kalau Husein diaktifkan kembali, apa manfaatnya untuk provinsi? Ini justru akan mengurangi return investasi BIJB dan menimbulkan persaingan internal yang tidak sehat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan operasional Husein dengan BIJB. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan bandara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Daripada membagi sumber daya, lebih baik Husein diintegrasikan ke BIJB. Hal ini akan memastikan bahwa investasi besar di Kertajati tidak sia-sia,” imbuhnya.
Meski demikian, Suparto mengakui tantangan utama BIJB saat ini adalah minimnya rute penerbangan dan rendahnya tingkat keterisian penumpang. Namun, ia yakin masalah ini dapat diatasi jika pemerintah provinsi dan pusat bekerja sama lebih erat.
“Hadirnya Angkasa Pura dan dukungan profesional Kementerian Perhubungan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas penerbangan di BIJB. Kita harus belajar dari bandara lain di Indonesia yang berhasil berkembang dengan strategi rute penerbangan yang efektif,” jelasnya.
Suparto menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi besar BIJB.
“Kalau Provinsi Jawa Barat serius, BIJB bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Tapi kalau Husein terus dioperasikan, kita hanya akan membuat Bandung semakin macet tanpa memberikan manfaat berarti untuk daerah lain,” ujarnya.
Proyek Strategis Nasional Jangan Sampai Gagal
Suparto juga mengingatkan agar BIJB tidak bernasib seperti beberapa proyek strategis nasional lainnya yang berakhir menjadi beban APBN.
“BIJB adalah investasi besar. Jangan sampai gagal karena kurang dukungan. Reaktivasi Husein hanya akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat, padahal fokus kita seharusnya adalah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi lebih bijak dalam mengambil keputusan strategis seperti ini.
“Kita harus melihat dampak jangka panjang. BIJB adalah investasi masa depan yang bisa membawa perubahan besar bagi Jawa Barat. Jangan sampai keputusan reaktivasi Husein malah menjadi langkah mundur bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan berencana untuk kembali mengaktifkan Bandara Husein adalah hal yang wajar. Namun, hal ini menjadi pro dan kontra baik di provinsi maupun ditingkat DPRD Jawa Barat.**
